Kontras.id, (Gorontalo) – Tragedi yang menimpa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat demonstrasi di Polres Pohuwato pada Senin 21 Juli 2025 kemarin kembali mendapatkan sorotan dari kalangan mahasiswa.
Kali ini datang dari Kader Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (KPMIP) Cabang Limboto, Rifkyanto Saliko. Menurutnya, yang seharusnya terbakar adalah para pejabat, bukan kader HMI.
“Yang harusnya terbakar bukan kader HMI, tapi Wardoyo Mansur Pongoliu (Kadisnaker ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo) dan Fayzal Lamakaraka (Kepala DLHK Provinsi Gorontalo),” tegas Rifkyanto kepada Kontras.id, Selasa 22/07/2025.
Rifkyanto menilai, insiden kader HMI mengalami luka bakar akibat dugaan kekerasan aparat mencerminkan pembalikan logika keadilan dalam penanganan aspirasi rakyat.
“Sudah cukup kami jadi korban gas air mata, pukulan, hingga kobaran api. Sementara kerusakan lingkungan dibiarkan,” ujar Rifkyanto.
Ia secara gamblang menyebut dua nama pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut, Wardoyo Mansur Pongoliu dan Fayzal Lamakaraka. Keduanya dinilai abai terhadap tambang ilegal yang kian merajalela.
“Sikap diam mereka telah melahirkan amarah rakyat. Mereka yang pantas menerima bara murka masyarakat, bukan kader HMI,” tegas Rifkyanto.
Baca Juga: HMI Cabang Limboto Kecam Tindakan Represif Polres Pohuwato terhadap Mahasiswa
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan krisis sosial di Pohuwato tak lepas dari kelalaian Gubernur Gorontalo dan Bupati Pohuwato. Ia menyebut keduanya tidak hadir secara konkret dalam menyelesaikan konflik pertambangan ilegal yang terus menelan korban.
“Kami mengecam dan mengutuk keras sikap pasif para pejabat. Mereka bersembunyi di balik meja birokrasi ketika rakyat menjerit,” ucap Rifkyanto.
Rifkyanto mendesak agar seluruh pejabat yang disebut turun tangan segera dan secara nyata. Bukan hanya demi menenangkan demonstran, tapi demi menyelamatkan lingkungan serta masa depan masyarakat Pohuwato.
“Ini bukan sekadar aksi mahasiswa. Ini perjuangan untuk keadilan ekologis dan keberlanjutan hidup,” tandas Rifkyanto.
Hingga berita ditulis, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan dua pejabat tersebut atas tudingan KPMIP.
