Kontras.id, (Tojo Una-Una) – Warga Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-Una mengaku resah dan keberatan atas pemasangan patok dan plang oleh pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), yang dibantu oleh personel TNI.
Plang tersebut bertuliskan bahwa lahan seluas 8.289,85 hektare meliputi wilayah Kepulauan Batudaka, Una-Una, Togean, Talatako, Malenge, Walea Kodi, dan Walea Besar merupakan kawasan dalam penguasaan pemerintah Indonesia melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025.
Yang menjadi persoalan, plang itu dipasang bukan di kawasan hutan, melainkan di lahan perkebunan milik warga yang telah digarap puluhan tahun dan ditanami cengkeh, kakao, kelapa, durian, dan pala.
Ismail Almusawa (49), warga Dusun 2 Kampung Tengah, Desa Pasokan, menyayangkan tindakan TNKT dan TNI yang memasang plang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Kami tidak pernah diberi tahu, tidak ada sosialisasi sama sekali. Tiba-tiba saja kebun kami sudah dipatok dan dipasangi plang. Padahal, ini lahan yang kami tanami sendiri dan jadi sumber kehidupan kami,” tegas Ismail kepada Kontras.id, Minggu 13/07/2025.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pihak TNKT pernah menjanjikan akan membebaskan lahan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung setelah dilakukan pematokan tahun 2021. Namun hingga 2025, tidak ada kejelasan.
“Bukan dibebaskan, malah sekarang makin luas area yang dipatok. Dan anehnya, yang pasang plang kali ini bukan TNKT, tapi TNI. TNKT hanya mengantar mereka pakai speedboat, lalu balik lagi ke Pulau Paladan,” jelas Ismail.
Baca Juga: Jalan Rusak Diperbaiki, Warga Pusungi Tojo Una-Una: Terimakasih Bupati
Keresahan warga makin menjadi ketika pengukuran lahan oleh pihak pertanahan untuk keperluan sertifikasi justru menunjukkan bahwa tanah mereka belum dibebaskan secara hukum.
Ismail pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terkesan tebang pilih.
“Lahan kami yang sejengkal saja dipermasalahkan. Tapi ribuan hektare hutan yang dibabat untuk tambang dibiarkan. Kalau semua lahan kami diambil, kami mau kerja apa? Anak-anak kami sekolah dari hasil kebun ini,” kata Ismail.
Warga berharap ada langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan DPRD setempat untuk menyelesaikan konflik lahan yang kian meresahkan ini.
