Kontras.id, (Gorontalo) – Aktivis lingkungan Gorontalo, Rifky Gobel kembali mengkritik sikap bungkamnya Kapolda Gorontalo, Irjen Pol R. Eko Prasetyo terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Rifky mengatakan bahwa diamnya pucuk kepolisian dalam menyikapi kerusakan alam adalah bentuk kejahatan struktural yang dibungkus rapi dalam balutan birokrasi.
“Lucu. Ketika rakyat berteriak soal longsor, banjir, dan rusaknya hutan karena tambang emas ilegal, justru pimpinan tertinggi Polda hanya jawab, hubungi humas. Seolah-olah emas ilegal butuh publisis, bukan penindakan,” kata Rifky kepada Kontras.id, Sabtu 28/06/2025.
Rifky menyindir sikap aparat yang terlalu santun terhadap pelaku tambang ilegal, namun reaktif saat rakyat menuntut keadilan.
“Jika pelakunya rakyat biasa, langsung diciduk. Tapi kalau alat berat sudah masuk, ada backing, maka semua menjadi ‘persuasif’. Ini bukan pendekatan hukum, ini pendekatan bisnis,” tegas Rifky.
Ia juga menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Gorontalo yang menyebut penertiban tetap berjalan dan tak tebang pilih. Menurut Rifky, kalimat itu sudah menjadi klise tahunan yang kehilangan makna.
“Pernyataan seperti itu cocok dicetak jadi stempel. Tinggal diganti tanggalnya. Faktanya, bukit terus digerus, dan aparat ya, terus ‘persuasif’,” kata Rifky.
Baca Juga: Kapolda Gorontalo Enggan Menanggapi Maraknya Aktivitas PETI, Respon Justru Dilempar Ke Humas
Rifky mendesak agar Kapolda keluar dari balik meja dan mulai turun melihat langsung dampak aktivitas PETI di wilayah Gorontalo. Ia menyebut ketidaktegasan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat hukum dan rakyat.
“Kapolda seharusnya jadi panglima hukum, bukan manager humas. Kalau hanya melempar ke Humas, sebaiknya sekalian pensiun saja, biar alam bisa istirahat,” ucap Rifky.
Rifky menegaskan bahwa dampak dari pembiaran ini bukan hanya ekologis, tapi juga sosial.
“Bencana tidak mengenal pangkat. Saat longsor datang, tak ada yang bisa berlindung di balik jabatan,” tandas Rifky.
Diketahui, maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Gorontalo belum mendapat tanggapan tegas dari Kapolda Gorontalo, Irjen Pol R. Eko Prasetyo. Padahal, publik menanti sikap dan langkah nyata dari pucuk pimpinan Polda atas fenomena ini.
Redaksi Kontras.id telah mengirim sejumlah pertanyaan kepada Irjen Eko terkait berbagai isu yang tengah berkembang, seperti sikap diam Kapolda terhadap aktivitas PETI, hingga dugaan adanya aliran upeti ke aparat penegak hukum. Namun, Eko memilih tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Irjen Eko justru mengarahkan media untuk menghubungi Kabid Humas Polda Gorontalo.
“Ke pak Kabid Humas saja yaa,” tulis Eko menjawab pertanyaan awak media ini, Kamis 26/06/2025.
