Kontras.id, (Bolmut) – Rumah Sakit Pratama Bintauna, fasilitas kesehatan yang diresmikan sejak 23 Mei 2023 dan mulai beroperasi pada hari itu juga, kabarnya hingga hari ini belum juga menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ironis.
Di tengah janji-janji pelayanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit milik pemerintah justru tak bisa melayani warga peserta BPJS.
Warga pun mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menghambat kerja sama ini. Dan yang lebih penting di mana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
“Kalau RS Pratama itu sudah kerja sama dengan BPJS, tentu masyarakat lebih mudah berobat. Tapi sekarang, rumah sakit ada, gedungnya megah, tapi untuk BPJS tidak bisa digunakan. Ini aneh,” kata salah satu warga Bintauna yang enggan disebutkan namanya.
Sejak rumah sakit ini beroperasi, sudah lebih dari satu tahun berjalan, namun akses layanan melalui BPJS tak kunjung tersedia. Padahal, ini adalah kebutuhan mendesak.
Warga mengatakan, jika memang ada kendala teknis atau administrasi, mengapa tidak ada penjelasan terbuka kepada publik.
“Apakah sedemikian sulit proses kerja sama dengan BPJS hingga butuh waktu bertahun-tahun? Ataukah ada unsur kelalaian dan pembiaran dari pihak pemerintah?’ imbuh warga.
Baca Juga: Rayakan HUT Ke-2, RS Pratama Bolmut ‘Turun Gunung’ Layani Warga Terpencil
Warga juga mempertanyakan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dinilai tidak menyadari pentingnya rumah sakit ini terintegrasi dengan sistem BPJS.
“Jangan sampai rakyat curiga, ada apa sebenarnya? Kenapa rumah sakit milik negara malah tidak bisa dipakai oleh rakyat peserta BPJS? Ini jadi tanda tanya besar. Kami minta Pemda, terutama Dinas Kesehatan, jangan tidur,” tegas salah satu tokoh pemuda di wilayah Bintauna.
Warga menyampaikan bahwa situasi ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi bentuk pengabaian hak masyarakat. Pemda Bolaang Mongondow Uatara seharusnya menjadi garda depan dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga.
“Sayangnya, yang terjadi hari ini justru sebaliknya, masyarakat dibiarkan kebingungan, rumah sakit dibiarkan tak maksimal, dan BPJS hanya jadi slogan,” ujar warga.
“Jika pemerintah daerah tak mampu mendorong kerja sama ini segera rampung, lalu siapa yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tandas warga.
Awak media ini sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Bolmut, Ali Dumbela untuk dimintai tanggapannya terkait keluhan warga tersebut, Rabu 25/06/2024 pukul 12.00 WITA. Namun hingga pukul 19.00, nomor whatsapp yang bersangkutan tidak aktif.
