Kontras.id, (Gorontalo) – Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai menganggap bahwa tanggapan sejumlah pihak terkait kritikannya terhadap pemberhentian pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparat desa oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi keliru.
Menurut Irwan, masalah utama bukan pada kegiatan Bimtek itu sendiri, melainkan pada penghentian kegiatan yang justru memberi kontribusi langsung pada pendapatan daerah.
“Beberapa tanggapan yang disampaikan baik itu dari oknum Camat maupun tim sukses bupati di sejumlah media, saya rasa mereka gagal faham,” kata Irwan kepada awak media, Kamis 22/05/2025.
“Kami tidak mempermasalahkan soal Bimtek, karena sebelumnya pun pemerintah daerah melalui Dinas KB melaksanakan bimtek di Hotel Fox tapi kami tidak persoalkan. Kendati itu menguras anggaran daerah dengan menggunakan APBD,” sambung Irwan.
Irwan mengatakan bahwa Komisi IV mengktritisi kegiatan Bimtek yang bertujuan memperlancar penarikan dana pajak dari desa, hanya karena ada unsur dugaan ketidaksukaan pribadi terhadap Kepala Dinas PMD maupun panitia pelaksana berimbas pada dihentikannya kegiatan yang dinilai strategis tersebut.
“Bimtek ini bisa langsung mendatangkan uang ke kas daerah, kenapa harus dihentikan hanya karena ‘sentimen’ terhadap personal tertentu? Bahkan kami menerima informasi, sebagian Tim sukses bupati yang tidak suka kepada sejumlah panitia pelaksana Bimtek, sehingga bimtek tersebut dihentikan” ujar Irwan.
Baca Juga: Hentikan Bimtek Desa, Bupati Gorontalo Dituding Tak Dukung Ekonomi Daerah
Irwan mengungkapkan bahwa saat Bimtek berlangsung, peserta diminta langsung mempraktikkan penggunaan aplikasi Coretax. Hasilnya, kurang dari Rp 400 juta dana pajak desa berhasil ditransfer ke kas daerah hanya dalam waktu singkat. Potensi ini menurut Komisi IV dapat jauh lebih besar jika Bimtek terus dilanjutkan.
“Hanya dengan praktik langsung, ratusan juta bisa masuk ke kas daerah. Bukankah ini solusi di tengah keuangan daerah yang sedang sulit?” imbuh Irwan.
Komisi IV mengungkapkan, ada potensi dana sebesar Rp 8 miliar yang masih tertahan di desa-desa. Jika pelatihan tetap berjalan, angka ini diyakini bisa segera masuk ke kas daerah dalam waktu dua minggu ke depan.
“Yang akan memakai dana ini nantinya tetap bupati. Maka kenapa justru program untuk mempercepat pemasukan ini dihentikan? Yang kami sangat sesalkan adalah, bupati seperti tidak tahu kondisi keuangan daerah yang saat ini lagi tidak baik,” imbuh Irwan.
Komisi IV meminta Bupati Gorontalo lebih jernih dalam menilai mana kegiatan yang berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tidak mencampuradukkan urusan birokrasi dengan ego personal.
“Ini bukan soal layak atau tidaknya Bimtek, tapi soal memahami substansi dan manfaatnya. Kami minta bupati bisa memilah dengan objektif,” tandas Irwan.
