Kontras.id, (Gorontalo) – Aksi protes keras kembali menggema di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Selasa 06/05/2025.
Kali ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Gorontalo turun ke jalan, menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap kasus tambang ilegal yang dinilai berlarut-larut.
Dilengkapi dengan mobil pengeras suara, massa aksi menuding lemahnya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum telah membuka celah bagi praktik-praktik kotor di sektor tambang. Mereka menilai ada indikasi aparat yang “bermain mata” dengan pelaku kejahatan lingkungan.
Ketua Aliansi BEM Gorontalo, Almisbah Ali Dodego, dalam orasinya menyuarakan kekecewaannya terhadap penanganan hukum yang dinilai lamban dan tidak transparan.
“Proses hukum terhadap kasus tambang di Gorontalo terkesan lambat, seolah tak ada kejelasan. Dengan melihat kondisi ini, maka jangan salahkan kami jika timbul kecurigaan bahwa ada upaya pembiaran yang disengaja,” kata Almisbah.
Ia menilai Polda Gorontalo gagal menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional. Bahkan, ia menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal dengan alat berat yang tak kunjung ditindak tegas.
Tak hanya itu, Almisbah dan rekan-rekannya mendesak agar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo dicopot dari jabatannya. Mereka menduga adanya keterlibatan oknum di dalam jaringan pelindung aktivitas ilegal tersebut.
“Kami mendesak pencopotan terhadap Dirreskrimsus karena diduga terlibat dalam praktik tambang ilegal yang sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat,” kata Almisbah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika tuntutan tidak segera direspons, maka aksi massa akan digelar dalam skala lebih besar.
“Hari ini, pihak Polda Gorontalo telah menyatakan komitmennya untuk mempertemukan kami secara langsung dengan Kapolda Gorontalo pada aksi selanjutnya,” ungkap Almisbah.
“Sekali lagi kami ingatkan, apabila komitmen ini tidak ditepati oleh Polda Gorontalo, maka kami pastikan, aksi ini akan terus berlanjut hingga ke Mabes Polri,” tegasnya.
Aksi berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Gorontalo terkait tuntutan massa.
Namun sebelumnya, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Desmont Harjendro, telah menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menjalankan proses hukum atas beberapa kasus tambang yang sudah masuk tahap penyelidikan.
“Untuk kasus tambang sudah ada beberapa yang diproses, secara bertahap akan dilakukan penyelidikan kasus lainnya,” kata Desmont kepada Penagar.id, Jumat 2 Mei 2025.
Terkait dugaan keterlibatan aparat, Desmont menegaskan bahwa hal tersebut sedang dalam penanganan internal oleh Propam.
“Dan untuk dugaan keterlibatan oknum, dari Propam juga sudah mendalami itu, kalau ditemukan akan diproses sesuai prosedur,” tegas Desmont.
