Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Selasa 06/05/2025.
Rapat tersebut merupakan respons atas surat teguran dari BPJS Kesehatan terhadap pelayanan di RSUD M.M. Dunda Limboto yang dinilai bermasalah.
RDP berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Jayusdi Rivai. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Zulfikar Y. Usira, manajemen RSUD Dunda, perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta sejumlah anggota Komisi IV.
Dalam rapat tersebut, terungkap sejumlah permasalahan mendasar yang selama ini terjadi di RSUD Dunda Limboto. Salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait buruknya pelayanan kepada pasien yang menjadi perhatian DPRD dan BPJS Kesehatan.
“Jadi seluruh yang terungkap di rapat hari ini akan kita bawa ke rapat internal Komisi IV,” jelas Jayusdi usai memimpin jalannya rapat.
Jayusdi menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang muncul akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihaknya demi perbaikan pelayanan di RSUD Dunda. Salah satu permasalahan utama yang diangkat adalah tidak adanya fasilitas kesehatan (falkes) yang memadai untuk menunjang kerja para dokter.
“Tadi ada fakta yang terungkap bahwa kenapa tidak bisa ada falkes, karena tidak ada perusahaan yang mau bekerjasama dengan rumah sakit. Kenapa mereka tidak mau, karena rumah sakit masih memiliki sisa hutang kurang lebih seratus juta lebih yang belum dibayarkan,” ungkap Jayusdi.
Fakta tersebut, lanjut Jayusdi, mencerminkan persoalan keuangan RSUD Dunda yang belum terselesaikan sejak 2022 hingga saat ini. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Dan permasalahan ini sejak 2022 sampai sekarang tidak bisa terselesaikan. Maka fakta-fakta ini akan kita tuangkan,” sambung Jayusdi.
Masalah lain yang turut mencuat dalam rapat adalah kebijakan menghadirkan apotek Kimia Farma di lingkungan rumah sakit untuk mengatasi ketersediaan obat. Namun, kebijakan ini dinilai tidak berjalan efektif.
“Faktanya, sesuai pengakuan direktur sendiri bahwa itu tidak berjalan dengan baik. Mereka (Kimia Farma) tidak menyediakan obat sesuai keinginan rumah sakit,” tandas Jayusdi.
Komisi IV DPRD menegaskan akan mengawal hasil rapat ini dan membawa seluruh temuan tersebut ke pembahasan lanjutan guna mencari solusi konkret.
“Kami juga berharap manajemen RSUD Dunda dapat lebih terbuka dan kooperatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” tandas Jayusdi.
