Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo menggelar rapat persiapan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2026, Selasa 07/01/2025.
Kegiatan ini berlangsung di ruang Meeting Bidang Anggaran dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran, Arifin Ibrahim yang didampingi oleh Kepala Bidang Aset, Marlen Potale. Selain itu, perwakilan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) juga turut hadir dalam pertemuan ini.
Dalam sambutannya, Arifin Ibrahim menegaskan pentingnya penyusunan SSH yang akurat dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa standar harga yang jelas akan menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan.
“Rapat ini membahas berbagai aspek teknis dalam penetapan SSH, termasuk evaluasi harga satuan tahun sebelumnya serta penyesuaian dengan kondisi ekonomi terkini. BKAD berharap penyusunan SSH dapat mencerminkan kebutuhan riil serta mendukung efisiensi anggaran daerah,” jelas Arifin.
Kepala Bidang Aset, Marlen Potale, menambahkan bahwa koordinasi antarinstansi sangat penting dalam penyusunan SSH. Menurutnya, sinergi antara BKAD dan Bapelitbangda akan memastikan bahwa standar harga yang ditetapkan benar-benar mendukung program pembangunan prioritas daerah.
“BKAD Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk menjadikan SSH sebagai acuan anggaran yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan akan dilakukan dengan cermat, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak terkait,” ujar Marlen.
Marlen mengatakan bahwa langkah awal ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan proses pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dengan adanya SSH yang transparan dan terukur, Pemerintah Kabupaten Gorontalo optimis dapat meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.
“BKAD menargetkan seluruh tahapan penyusunan SSH 2026 dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera diintegrasikan ke dalam perencanaan APBD tahun berikutnya,” tandas Marlen.
