Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase meminta pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pengerukan sedimentasi atau lumpur di sungai dan selokan.
Hal itu, kata Syam, untuk mengantisipasi banjir dampak musim hujan yang saat ini terjadi di Gorontalo terlebih khusus di Kabupaten Gorontalo.
“Penanganan pasca bencana sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran melalui belanja darurat seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Syam, Kamis 03/11/2022.
Syam mengatakan, belanja darurat pada PP 12 Nomor 2019 disebutkan pada Pasal 166 Ayat (1) bahwa pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
Selanjutnya, Pasal 166 Ayat (2) mengatur dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
“Jadi PP mengatur tentang kewajiban daerah dan pengeluaran daerah, termasuk anggaran untuk belanja darurat. Nah, penanganan (pengerukan sungai) pasca banjir tentu sangat penting dilakukan,” tegas Syam.
Kata Syam, pelaksanaan kegiatan pengerukan sungai nanti pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat berkolaborasi dengan lintas instansi seperti kecamatan, kelurahan dan desa di tiap wilayah dengan mengerahkan lebih banyak alat berat untuk percepatan pengerukan sedimentasi.
“Target pengerukan sedimentasi sebagai upaya mengurangi volume air pada saat musim hujan serta melancarkan aliran air yang biasanya tersumbat akibat sedimentasi dan sampah,” ucap Politisi PPP ini.
“Apa yang kami sampaikan ini untuk mengantisipasi bencana yang berulang pasca banjir. Semoga dapat terealisasi tahun ini,” tandas Syam.
Penulis : Thoger
