Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo bersama manajemen RSUD Dunda Limboto dan jajaran Dinas Kesehatan menggelar rapat sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 di ruang Komisi III, Senin 31/10/2022.
Ketua Komisi III, Sladauri Dj. Kinga menjelaskan, tujuan rapat sinkronisasi tersebut untuk memastikan seluruh program yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dituangkan dalam dokumen Ranperda APBD sudah sesuai dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati DPRD bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
“Tujuan Tim Banggar (Badan Anggaran) melakukan rapat sinkronisasi di masing-masing Komisi ini untuk memastikan, jangan sampai dokumen APBD ini akan berbeda dengan KUA PPAS yang telah kita sepakati bersama. Untuk Komisi III ada 10 OPD yang melakukan rapat sinkronisasi, terakhir hari ini,” jelas Sladauri.
Sladauri mengatakan, selain memastikan kesesuaian Ranperda APBD dengan KUA PPAS, Komisi III juga melakukan pengkajian terkait usulan program skala prioritas yang telah diajukan oleh masing-masing OPD. Pasalnya menurut dia, ada beberapa usulan program OPD yang sesuai Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) yang skala prioritas harus diutamakan karena sangat bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Ada beberapa program usulan (OPD _red) skala prioritas yang harus diutamakan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Memang kalau dilihat di Renja dan RKA, seluruhnya prioritas. Tapi ada yang skala prioritas dan itu jadi masukan dan saran dari beberapa OPD,” ungkap Sladauri.
“Jadi kita memprioritaskan yang cukup mendesak, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terakomodir di APBD 2023,” sambung Politisi PAN ini.
Sladauri menegaskan, apapun yang menjadi masukan dan catatan Anggota Komisi III saat rapat sinkronisasi akan menjadi bahan dan laporan Ketua Komisi disaat pembahasan di rapat Tim Banggar DPRD bersama TAPD.
“Saat rapat bersama Tim Banggar dan TAPD nanti, saran dari teman-teman anggota komisi dan OPD kami akan kawal. Tapi dengan catatan, semua tergantung kemampuan keuangan daerah,” tandas Aleg Dapil Boliyohuto Cs ini.
Penulis : Thoger
