Example floating
Example floating
DaerahLegislatorPariwisata

Dinilai Tak Mampu Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Warga Tabongo Geruduk DPRD Kabupaten Gorontalo

×

Dinilai Tak Mampu Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Warga Tabongo Geruduk DPRD Kabupaten Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Masyarakat Kecamatan Tabongo
Foto : Puluhan warga Kecamatan Tabongo saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo,(foto Thoger/Kontras.id).

Kontras.id, (Gorontalo) – Puluhan warga yang mengatasnamakan koalisi pemuda dan masyarakat Kecamatan Tabongo menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin 17/10/2022.

Kedatangan puluhan warga tersebut menuntut para Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo untuk mampu memperjuangkan aspirasi mereka terkait perbaikan jalan di tujuh desa diantaranya Desa Ilomangga, Limehe Timur – Teratai, Tabongo Timur, Motinelo – Tabongo Barat, Limehu, Moahudu dan Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo.

Masa menilai, para Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Batudaa Cs tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Tabongo.

“Kendati pimpinan DPRD dari dapil Batudaa Cs, baik itu Ketua DPRD maupun dua Wakil Ketua DPRD, namun tidak mampu memperjuangkan amanat dan harapan rakyat yang ada di Kecamatan Tabongo khususnya perbaikan infrastruktur jalan,” ucap salah satu orator pada orasinya.

Masa mengungkapkan, dari sekian banyak infrastruktur jalan rusak terdapat pula dua jalur menuju Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan Tabongo sangat memperhatikan karena rusak parah.

“Dan perlu diketahui bahwa jalan tersebut telah banyak memakan korban, tapi hari ini anda (Anggota DPRD Dapil Batudaa Cs _red) hanya diam. Berangkat dari hal itu kami datang ke tempat ini (DPRD _red) mengunjungi anda selaku wakil rakyat untuk beraudensi dengan saudara-saudara Aleg (Anggota Legislatif) Dapil Batudaa Cs,” tegasnya.

Sementara koordinator masa aksi, Zulfikar Uba menjelaskan, kerusakan jalan di Kecamatan Tabongo sudah berulang kali diusulkan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dusun, desa dan Musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung terealisasi.

“Pemerintah beralasan bahwa ada indikator-indikator yang harus dipenuhi agar menjadi prioritas. Tapi setelah indikator itu kami penuhi, tetap realisasinya tidak ada,” ungkap Zulfikar.

“Apabila aspirasi ini tak digubris, maka kami akan turun lagi dengan massa yang lebih banyak dengan tuntutan yang lebih banyak pula,” tandas Zulfikar.

Penulis : Thoger
Share :  
Example 120x600