Kontras.id, (Gorontalo) – Pasca insiden lempar mic hingga walkout disaat sidang paripurna pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2022, sikap tiga fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo masih konsisten untuk tidak ikut pada rapat pembahasan Ranperda APBD-P, Sinin 28/09/2022.
Terlihat sudah dua hari pembahasan berjalan, anggota badan anggaran (Banggar) dari tiga fraksi raksi yang wolout tidak terlihat di ruang pembahasan Ranperda.
“Hari ini kita tidak hadir (walkout) dan paripurna (tetap) dipaksakan, mereka secara otomatis akan melanjutkan sampai tahap terakhir. (Maka) kami tidak akan hadir (pada) pembahasan sampai terakhir (pengambilan keputusan),” tegas Irwan, pada awak media usai walkout di sidang Paripurna, Senin 26/09/2022 malam.
Pantauan Kontras.id pembahasan Ranperda APBD-P di hari kedua ini masih berjalan normal, seperti biasa. Adapun pembahasan di hadiri oleh 13 OPD yaitu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perikanan, Dinas Keluarga Berencana (KB), Rumah Sakit Boliyohuto, Rumah Sakit MM. Dunda Limboto yang berlangsung pukul 10:00 WITA.
Pembahasan dilanjutkan Pukul 14:00 yang di hadiri oleh Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKBUD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO), dan Dinas Koperasi dan UMKM.
Sementara Anggota Banggar dari empat fraksi yang menyetujui pelaksanaan rapat paripurna kemarin, hadir melakukan pembahasan. Antara lain Jayusdi Rivai, Hendra R.A. Abdul, Safrudin Mangopa dari Fraksi PPP. Ningsih Nurhamidin, Sladauri Dj Kinga dari Fraksi PAN. Ali Polapa, Sahmid Hemu dari Fraksi PDIP dan Natsir Sance Potale, Yusri A. Salam dari Fraksi Demokrat-Hanura.
Penulis Khalid Moomin
