Komtras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syaripudin Bano meminta agar pemerintah pusat tidak membuat kebijakan yang hanya dapat mempersulit rakyat.
Menurut Syarifudin, kebijakan pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang ingin membeli minyak goreng bukanlah solusi dan malah menimbulkan masalah baru.
“Ini kebutuhan pokok masyarakat, bagaimana bisa hanya karena keperluan belanja minyak goreng harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Atas nama Fraksi Demokrat kami menolak rencana kebijakan ini,” tegas Syaripudin, Selasa 28/06/2022.
Politisi muda Demokrat Kabupaten Gorontalo ini menuturkan, rencana penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk belanja minyak goreng akan membebankan masyarakat.
“Rencana ini jelas menambah beban rakyat untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Atau pemerintah pusat membuat birokrasi yang semakin ribet, berbelit-belit dan menyusahkan rakyat,” tanya Syarifudin.
Syaripudin menegaskan, seyogianya pemerintah berfikir bagaimana memberikan kebijakan yang memenuhi asas-asas kepentingan rakyat.
“Semua jelas, bahwa pemerintah harus hadir memberikan pelayanan prima berdasarkan hal-hal yang prinsipil. Tidak ada kata tidak, pemerintah wajib memberikan yang terbaik. Bukan malah mempersulit rakyat dengan kebijakan yang tidak logis seperti itu,” pungkas Aleg Dapil Boliyohuto Cs ini.
Penulis : Thoger
