Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa mempertanyakan eksistensi pengawasan Dinas Sosial (Dinsos) terhadap harga bahan pokok Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya kata Ali, dari hasil sidak Komisi II di beberapa kecamatan ditemukan harga beras dan telur bervariasi.
Ali menilai, dengan kondisi harga tidak menentu yang dialami oleh KPM saat ini karena tidak adanya ketegasan Dinsos Kabupaten Gorontalo dalam menentukan harga.
“Dibeberapa brilink yang kami temui harga berasnya berbeda-beda, ada yang Rp 500 ribu, Rp 525 ribu dan ada juga yang Rp 550 per 50 kilogram. Begitu juga harga telur, ada yang Rp 40 ribu, Rp 50 ribu dan Rp 55 ribu per-bak. Kerena keluhan harga inilah kami Komisi II menggelar sidak,” ungkap Ali usai melakukan sidak di Kecamatan Limboto dan Telaga, Senin 07/03/2022.
Ali mengaku heran, pasalnya saat melakukan sidak di Kecamatan Bongomeme pihaknya menemukan harga beras hanya Rp 500 ribu per 50 kilogram. Namun saat sidak di Kecamatan Telaga dan Limboto, harganya naik menjadi Rp 550 per 50 kilogram.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa ada perbedaan harga? Saat tanya jawab dengan tim penyalur terkait perbedaan harga, mereka pun bingung tak bisa menjawab. Terus terang kami Komisi II bingung, kasihan masyarakat,” imbuh Ali.
Ali menegaskan, guna menindaklanjuti hasil temuan tersebut Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo berencana dalam waktu dekat bakal mengundang Dinsos untuk dimintai penjelasan.
“Tidak mungkin harga di pusat kota lebih tinggi dari pada di Kecamatan, ini memunculkan pertanyaan besar bagi kami. Nanti kita undang Dinsos terkait persoalan ini,” tandas Ali.
Penulis : Thoger
