Kontras.id, (Gorontalo) – Kritikan yang lontarkan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Safrudin Hanasi terhadap kinerja Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Syamsul Baharuddin mendapat dukungan dari lima fraksi di DPRD.
Kelima fraksi tersebut menegaskan, kritikan Safrudin Hanasi yang dialamatkan kepada pejabat merupakan hak imunitas yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
Ketua Fraksi PKS Eman Mangopa mengatakan, anggota DPRD memiliki kebebasan dalam berbicara dan mengekspresikan pendapat tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir atau takut akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik atau motif politik tertentu.
“Hak imunitas bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Keberadaan hak imunitas, menjadikan anggota DPRD dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara,” jelas Eman saat konferensi pers di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis 16/12/2021.
Eman menegaskan, Fraksi PKS bakal membela serta memberi dukungan penuh terhadap seluruh anggota DPRD tanpa terkecuali disaat mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai belum sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat.
“Kritikan menjadi hal yang wajar bila ditujukan kepada pejabat. Lalu mengaku tersinggung, bahkan malu kemudian melaporkan anggota DPRD. Kalau Syamsul alergi dengan kritikan DPRD, mundur dari jabatan,” tegas Eman.
Menurut Eman, sikap Kadisporapar Syamsul Bahrudin yang melaporkan anggota DPRD dengan dalil pencemaran nama baik menunjukkan dirinya anti kritik, tidak seperti Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang sering dikritik oleh Fraksi PKS namun tidak pernah tersinggung bahkan balik melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Bupati itu sering saya kritik, tapi saat bertemu bupati tidak marah. Bahkan beliau malah menyapa saya, terima kasih atas kritikannya Pak Eman. Luar biasa kan? Saya lihat, malah kepala dinas yang terlihat cengeng,” kata Eman.
“Kalau memang tidak tahan, tidak ingin menerima kritikan, maka jangan menjadi pejabat. Prilaku pejabat seperti ini bisa dibilang seperti sifat kekanak-kanakan, cengeng,” sambung Eman.
Eman menegaskan, bila Syamsul Bahrudin tidak segara menarik laporannya di Polres Gorontalo, maka DPRD bakal melakukan perlawanan.
“Kalau laporan tidak segera ditarik, berarti kami pun akan melakukan perlawanan. Apa pemerintah mau, kami juga mau. Kami punya proses di DPRD untuk melakukan perlawanan, kami tidak ada rasa takut sedikit pun,” tegas Eman.
Sementara Ketua Fraksi Nasdem, Jarwadi Mamu juga mengaku mendukung apa yang dilakukan oleh empat fraksi lainya. Kata Jarwadi, dukungan terhadap Safrudin Hanasi merupakan bentuk solidaritas sesama anggota DPRD.
“Fraksi Nasdem menyesalkan atas sikap pejabat yang lapor ke polisi. Apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut memperjelas ketidakpahaman fungsi anggota DPRD. Bahkan, kasus seperti ini merupakan kali pertama terjadi di daerah kita,” kata Jarwadi.
Menurut Jarwadi, kritikan Safrudin tidak dilekatkan pada individual atau pribadi pejabat, melainkan disampaikan atas jabatan yang diemban sebagai pelayanan yang dinilai belum sepuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
“Perlu diingat, setiap anggota DPRD punya hak imunitas. Mau jadi apa daerah kita jika punya kepala dinas modelnya seperti itu. Kalau tidak mau dikritik, mundur saja dari jabatan,” tegas Jarwadi.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP, Sukarman HS. Humunggio. Ia menyampaikan setuju jika pejabat yang dinilai anti terhadap kritikan DPRD lebih baik mundur dari jabatannya.
“Saya sepakat dengan Fraksi Nasdem dan FPKS, jika pejabat yang bersangkutan tidak tahan kritik, mending mundur dari jabatan kepala dinas. Apa yang terjadi hari ini sungguh sangat memalukan. Saya malah khawatir dan takut melontarkan kritikan, bila kritik saya bisa jadi dipolisikan,” kata Sukarman.
Ditempat yang sama Ketua Fraksi Demokrat-Hanura, Natsir Potale mengatakan, pihaknya akan melakukan hal yang sama dalam mengkritik pemerintah tanpa melihat latar belakang pejabat.
“Kami tidak mau akan lahir Safrudin Hanasi Hanasi baru dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami pun dalam mengkritik tidak melihat pejabat apa, jika salah pasti dikritik. Seperti penyataan Ketua Fraksi PKS, gendang perang kita tabuh mulai hari ini,” tegas Natsir.
Anggota Fraksi PAN, Hamka Pakaja juga mengungkapkan hal yang sama, mendukung Safrudin Hanasi. Menurut Hamka, percuma Anggota DPRD di gaji dari uang rakyat jika tidak melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami mendukung kritikan Safrudin Hanasi. Kami rasa ini lucu, kok anggota mengkritik yang tidak sesuai malah dilapor polisi. Fungsi kontrol adalah hak kami sebagai anggota DPRD. Apa gunanya kami di gaji rakyat tapi tidak menjalankan fungsi pengawasan,” tandas Hamka.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
