Kontras.id, (Gorontalo) – Surat penolakan terhadap pencarian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap II oleh 10 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo ternyata diperhitungkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi dengan Direktur PT SMI, Kementrian Dalam Negri, Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi, dan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo via zoom, Kamis 14/10/2021.
Nelson mengungkapkan, surat yang dikirim oleh 10 anggota DPRD untuk meminta agar pencairan dana PEN tahap II ditunda ternyata tidak resmi.
“Alhamdulillah tadi ketua DPR (Syam T. Ase) menyampaikan, bahwa surat itu bukan surat resmi dari DPRD. Surat resmi itu kolektif kolegial, dan itu sudah disampaikan melalui surat DPRD pada tanggal 12 (Oktober 2021) kemarin,” jelas Nelson.
Baca Juga : DPRD Kabgor Kembali Surati SMI Minta Pencairan Dana PEN Dilanjutkan
Nelson mengatakan, dengan adanya penjelasan Ketua DPRD akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT SMI sudah memahami.
“Semoga dengan begitu, maka (dana PEN tahap ke dua) segera cair,” harap Nelson.
10 Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang meminta penundaan pencairan dana PEN tahap dua yang ditandatangi oleh Wakil Ketua DPRD Roman Nasaru antara lain sebagai berikut :
1, Hamka Pakaja Fraksi PAN.
2, Jasmia Suleman Fraksi HanGer (Hanura-Gerindra).
3, Syarifudin Bano Fraksi Demokrat.
4, Roman Nasaru Fraksi Nasdem.
5, Jarwadi Mamu Fraksi Nasdem.
6, Syarifah Pangalima Fraksi Nasdem.
7, Wisno Nusi Fraksi Nasdem.
8, Eman Mangopa Fraksi PKS.
9, Irman Mooduto Fraksi PKS.
10, Safrudin Hanasi Fraksi PKS.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
